Transformasi UIN Syarif Hidayatullah Menuju PTNBH: Kemandirian Finansial Didorong Unit Bisnis dan Rumah Sakit

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan kesiapan serius menuju transformasi sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Langkah strategis ini fokus pada optimalisasi sumber pembiayaan non-UKT guna mencapai kemandirian finansial tanpa menambah beban biaya bagi mahasiswa. Rektor UIN Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, menyatakan bahwa arah transfornasi menuju PTNBH dilakukan dengan komitmen menjaga akses pendidikan tinggi Islam yang tetap inklusif dan terjangkau. “Persiapan menuju PTNBH kami lakukan melalui optimalisasi sumber pembiayaan non-UKT. Insyaallah, UIN Jakarta siap menuju PTNBH dengan kesiapan yang kami bangun melalui tata kelola yang transparan, penguatan sumber daya manusia, dan peningkatan kemandirian finansial,” ujar Prof. Asep. Kesiapan finansial UIN Jakarta terbukti dari capaian strategis di sektor pendapatan non-UKT. Pada periode 2024-2025, pendapatan non-UKT UIN Jakarta mengalami kenaikan signifikan sebesar 180%, sebuah lonjakan yang diharapkan mampu menopang ekonomi universitas menuju PTNBH. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum UIN Jakarta, Prof. Imam Subchi, menjelaskan bahwa peningkatan ini adalah buah dari upaya konsisten UIN untuk merapikan aset guna memaksimalkan unit bisnis yang terintegrasi, sesuai dengan instruksi Rektor terkait Optimalisasi Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU). Prof. Imam Subchi merinci unit bisnis di bawah Pusat Pengembangan Bisnis UIN Jakarta yang menjadi kontributor terbesar. Rumah Sakit Haji (RS UIN Syarif Hidayatullah) Menyumbang pendapatan Non-UKT tertinggi sebesar Rp105 Miliar per tahun. RS UIN ini merupakan salah satu unit bisnis terbesar yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor. RS Syarif Hidayatullah Jakarta: Menjadi kontributor terbesar kedua dengan sumbangan pendapatan sekitar Rp50 Miliar hingga Rp53 Miliar per tahun.Disusul oleh Hotel Syahida Inn dan Adia Suites yang menyumbang sekitar Rp13 Miliar per tahun. Selain optimalisasi unit bisnis eksisting, UIN Jakarta sedang mempersiapkan langkah selanjutnya, yaitu mengintegrasikan aset-aset yang dimiliki. “Langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan aset-aset yang dimiliki, salah satunya satuan pendidikan yang berada di bawah Yayasan dan pemanfaatan aset lain yang belum termanfaatkan,” tutup Prof. Imam. Sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia (SDM) menuju PTNBH, UIN Jakarta juga telah menggelontorkan Rp2,8 Miliar beasiswa kepada pegawai dan tenaga kependidikan. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen menyeluruh UIN Jakarta dalam membangun kesiapan finansial, tata kelola, dan SDM menuju status PTNBH. Sebagai informasi, transformasi menjadi PTNBH memberikan fleksibilitas operasional yang signifikan, membedakannya dari status PTN BLU saat ini. PTNBH memiliki otonomi penuh dalam pengelolaan keuangan, fleksibilitas penuh dalam mengalokasikan dan mengelola dana yang berasal dari penerimaan non-pajak (PNBP). Pengelolaan SDM, Kewenangan penuh untuk menetapkan, mengangkat, dan memberhentikan tenaga tetap non-PNS. Program Studi, otonomi untuk membuka dan menutup program studi secara mandiri, memungkinkan respons cepat terhadap kebutuhan pasar kerja. Status PTNBH merupakan level tertinggi otonomi perguruan tinggi, yang memberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan akademik, keuangan, dan sumber daya manusia (SDM). Tags: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Read More

Pimpinan UIN Jakarta Tegaskan Komitmen Pengamanan dan Pengelolaan Aset Negara

Gedung Rektorat, Berita UIN Online – UIN Jakarta gelar Rapat Pimpinan untuk sosialisasikan pengamanan dan pengelolaan aset negara, pada Senin (5/5/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan tata kelola aset yang transparan, produktif, dan bebas dari kepentingan individu.

Rektor UIN Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D., dalam sambutannya menegaskan pentingnya pengamanan dan pengelolaan aset negara yang sesuai dengan kepentingan institusi. “Siapapun yang nanti memimpin UIN Jakarta ke depan, akan memiliki akses terhadap aset yang produktif dan benar-benar digunakan untuk kepentingan UIN Jakarta, bukan untuk kepentingan pribadi atau konflik individu,” tegasnya. Rektor juga menekankan bahwa dosen seharusnya tetap fokus pada tugas tridharma, sedangkan dalam hal pengamanan aset perlu diserahkan kepada pihak-pihak profesional yang memiliki kompetensi dalam bidang manajerial dan hukum. Pendekatan profesional ini dianggap penting untuk menghindari penyalahgunaan aset serta memastikan bahwa seluruh pengelolaan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dosen harus tetap fokus pada tugas tridharma perguruan tinggi. Pengelolaan aset sebaiknya dilakukan oleh tenaga profesional yang memahami mekanisme dan akuntabilitasnya,” tambah Rektor. Sementara itu, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Prof. Dr. Imam Subchi, M.A., dalam kesempatan yang sama, menegaskan bahwa pengelolaan aset harus berjalan sesuai dengan aturan, guna memastikan transparansi dalam setiap langkah pengelolaan aset negara. “Penting untuk memastikan bahwa semua pengelolaan aset dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan,” ujarnya. Selanjutnya, Sekretaris Satuan Pengawasan Internal UIN Jakarta menambahkan jika segala bentuk kebijakan dan pengelolaan harus mengacu pada dasar hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rapat tersebut, turut disampaikan sejumlah rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), antara lain optimalisasi pemanfaatan aset negara yang belum dimaksimalkan serta penertiban aset lembaga pendidikan guna mencegah potensi kerugian negara. Langkah strategis yang dibahas dalam rapat ini mencakup integrasi kelembagaan dan kerja sama yang berbasis regulasi, dengan tujuan untuk memastikan seluruh aset yang dimiliki UIN Jakarta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi institusi dan masyarakat. Melalui rapat ini, UIN Jakarta ingin memastikan bahwa setiap unit kerja memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga dan memanfaatkan aset negara secara optimal, demi kemajuan institusi secara berkelanjutan.

Read More

Kuatkan Pengamanan Aset Negara, UIN Jakarta Gelar Konsolidasi Lintas Instansi

Gedung Rektorat, Berita UIN Online— UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah stakeholder di Ruang Sidang Utama, Gedung Rektorat, Kamis (5/6/2025) untuk memperkuat sinergi pengamanan dan penertiban aset negara, khususnya aset milik Kementerian Agama RI yang digunakan oleh UIN Jakarta. Para pemangku kepentingan sendiri siap bersinergi dalam memperkuat upaya pengamanan dan penertiban aset negara tersebut.

Rapat kordinasi dipimpin langsung Rektor UIN Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D. didampingi Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Prof. Dr. Imam Subchi M.A., Wakil Rektor Bidang Kerjasama Din Wahid Ph.D., dan Plt Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian Drs. Teguh Sarwono M.Si. Sedang para stakeholder yang hadir antara lain Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tangsel Shinta Purwitasari, Kapolsek Ciputat Timur, Komandan Rayon Milter Ciputat Timur, dan para Lurah wilayah areal kampus UIN Jakarta.

Dalam smabutannya, Rektor Asep Jahar mengungkapkan apresiasi dan terima kasih para pimpinan stakeholder yang telah memberikan dukungan penuh bagi UIN Jakarta dalam melakukan pengamanan dan penertiban aset UIN Jakarta. “Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan harapan kami agar dukungan seluruh pihak untuk mendukung upaya pengamanan dan penertiban aset negara, khususnya aset milik Kementerian Agama RI yang digunakan oleh UIN Jakarta,” tambahnya.

Pengamanan dan penertiban aset, sambungnya, diperlukan agar tanah negara bisa digunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan layanan pendidikan bagi masyarakat. UIN Jakarta sendiri akan terus melakukan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan seluruh proses kegiatan belajar para mahasiswa.

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Prof. Dr. Imam Subchi, M.A., menyampaikan bahwa meskipun UIN Jakarta berstatus sebagai pengguna aset, pemilik sah aset adalah Kementerian Agama RI. Ia menyoroti berbagai persoalan yang masih mengemuka, seperti status tanah eks-YPMII yang belum bersertifikat, kendala keamanan, hingga masalah kebersihan dan penataan lingkungan aset.

“Sebagian tanah di sekitar SDN Kampung Utan, Alhamdulillah, sudah terbebaskan seluas 3.000 m², bahkan sebagian wilayah Puri Intan juga telah dieksekusi. Lahan ini akan kita gunakan bagi pengembangan UIN Jakarta,” katanya.

Kasubag TU dan Rumah Tangga, Abdul Halim, mengungkapkan luas total tanah milik UIN Jakarta saat ini baru sekitar 42 hektar dari seharusnya 50 hektar. Ia juga menyoroti temuan BPK atas pengelolaan aset, serta permasalahan rumah dinas dosen yang masih dikuasai keluarga pensiunan.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Shinta Purwitasari, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 80 bidang tanah milik UIN Jakarta, dengan 30 hektar di antaranya telah bersertifikat atas nama negara. Ia menegaskan bahwa aset negara tidak dapat diamankan secara fisik oleh BPN, tetapi dapat segera dipagari atau dimanfaatkan. “Aset yang clear secara yuridis dan tidak dalam sengketa harus segera dicatat dan dilaporkan untuk proses administrasi,” jelas Shinta.

Danramil Ciputat menyatakan dukungannya terhadap pendekatan persuasif dalam penyelamatan aset negara. Ia mencatat bahwa sebagian besar penguasaan oleh masyarakat terjadi karena faktor historis dari para pendahulu mereka.

Kapolsek Ciputat juga menyampaikan bahwa pihaknya bersama Danramil kerap melakukan mitigasi terhadap potensi sengketa tanah. Ia menyarankan agar data yurisprudensi tanah milik Kementerian Agama dapat dibagikan kepada pihak keamanan agar penanganan lebih terstruktur dan preventif.

Sementara itu, Lurah Cempaka Timur, Tarmizi, mengungkapkan bahwa sejumlah aset Kemenag RI berada di wilayah RW 04/03 Ciputat Timur. Ia menekankan pentingnya pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat karena banyak dari mereka tidak memahami status hukum tanah yang mereka tempati.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Lurah Pisangan, yang menolak permintaan masyarakat untuk menerbitkan surat rekomendasi atas aset negara, serta mendorong upaya penyelamatan aset secara hukum.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama antarinstansi dalam menyelamatkan aset negara dari penguasaan yang tidak sah dan memastikan tata kelola aset berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. (Aidha A.S./Yahya/Lutfi)

https://www.uinjkt.ac.id/id/kuatkan-pengamanan-aset-negara-uin-jakarta-gelar-konsolidasi-lintas-instansi

Read More

Implementasi Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Surat Edaran Rektor UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA nomor 05 Tahun 2025 Tentang IMPLEMENTASI EFISIENSI Anggaran Tahun 2025 dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi badan layanan umum UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA. FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN Menindaklanjuti yang di minta dalam surat edaran ; 

Untuk pencapaian efisiensi anggaran, setiap unit kerja pada BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah

dan Kementerian Agama. 

2. Melakukan pengetatan secara selektif

3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana milik BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh masing-masing unit kerja, kecuali tidak dimungkinkan karena keterbatasan kapasitas dan fasilitas. 

4. Perjalanan dinas dalam dan luar negeri dilakukan untuk keperluan yang urgen dan prioritas

5. Mengatur mobilitas pegawai di lingkungan unit kerja

6. Meminimalisir penggunaan lampu penerangan dan sarana-prasarana yang menggunakan daya

listrik dengan cara:

a. Mengurangi 50 % penggunaan lampu penerangan dalam ruangan dan memanfaatkan pencahayaan alami ;

b. Melakukan setting pendingin ruang ( AC ) pada kisaran suhu 24'C- 27'C; 

c. Mengurangi penggunaan air atau menggunakan air secara efisien; 

d. Mematikan lampu,AC,Komputer dan peralatan lainnya pada akhir jam kerja ( senin - kamis : 16.00 WIB ; Jumat 16.30 WIB ).

7. Memanfaatkan jam kerja secara efektif dan memberlakukan work from home (WFH) bagi seluruh pegawai baik dosen maupun tenaga kependidikan pada setiap Jum’at. 

8. Kegiatan Perkuliahan setiap Jum’at dilaksanakan secara daring dan jika ada kegiatan praktikum

yang dilaksanakan secara luring agar dijadwalkan selain hari Jum’at.  

Read More