Inspektorat Jenderal (Itjen) melakukan audit barang milik negara (BMN) untuk memastikan pengelolaan BMN berjalan sesuai aturan. Audit ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Contoh audit BMN yang dilakukan Itjen:
- Audit Ketaatan Penggunaan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat
- Audit Ketaatan Pengelolaan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Riau
- Audit Ketaatan Pengelolaan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Banten
- Audit Transisi di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Banten
Tujuan audit BMN di antaranya:
Menilai kepatuhan, Meningkatkan efisiensi, Mengelola risiko, Mendukung akuntabilitas, Meningkatkan kinerja, Menjamin stabilitas.
Audit barang milik negara (BMN) adalah proses pemeriksaan pengelolaan BMN untuk memastikan tertibnya administrasi, pengamanan, dan pemanfaatan BMN. Audit BMN juga dilakukan untuk memastikan jumlah, kondisi, dan keberadaan BMN yang dimiliki.
Tujuan audit BMN:
- Memastikan tertib administrasi
- Memastikan tertib pengelolaan BMN
- Memastikan terlaksananya pengamanan BM
- Memastikan jumlah, keberadaan, dan kondisi BMN yang dimiliki
Dalam pelaksanaan audit BMN, auditor akan berpatokan pada Kertas Kerja Pengawasan (KKP) yang telah disusun sebelumnya.
Beberapa hal yang dikaji dalam audit BMN, antara lain:
- Perencanaan kebutuhan BMN
- Pemanfaatan BMN
- Pengamanan BMN
- Pengawasan dan pengendalian BMN
- Pemindahtanganan BMN
- Pemusnahan BMN
- Penghapusan BMN
- Penilaian BMN
- Penatausahaan BMN
